Jakarta- Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) menyambut hangat langkah Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang meluangkan waktu untuk berdialog langsung dengan perwakilan buruh di Kantor Sekretariat Bersama KBPBI, Jakarta, Jumat (07/08), dalam rangka mendengar aspirasi terkait pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengungkapkan apresiasi mendalam atas komitmen Kapolri yang dinilainya sebagai bentuk konkret negara hadir untuk mendengarkan suara pekerja, sekaligus memperkuat keyakinan bahwa komunikasi adalah jalan terbaik untuk mencapai solusi yang adil. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan ini menjadi bukti bahwa perbedaan kepentingan antara buruh dan pemerintah tidak harus selalu berujung pada konflik, jika ada kemauan dari semua pihak untuk saling mendengarkan. Kehadiran Kapolri di tengah buruh menjadi simbol bahwa Polri adalah mitra yang siap membantu menjembatani aspirasi rakyat kepada pemegang kebijakan.
Andi Gani menegaskan bahwa KBPBI akan terus mengedepankan diplomasi dan dialog dalam mengawal RUU Ketenagakerjaan, dan pertemuan dengan Kapolri ini menjadi momentum untuk memperkuat strategi komunikasi mereka dengan DPR dan pemerintah. Ia menyampaikan terima kasih atas kesediaan Kapolri mendengarkan secara langsung poin-poin penting yang menjadi perhatian buruh, seperti jaminan perlindungan kerja, upah yang layak, dan kepastian hukum dalam hubungan industrial. Menurutnya, modal komunikasi yang telah terbangun ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menghasilkan regulasi yang tidak hanya berpihak pada buruh, tetapi juga menjaga iklim investasi dan daya saing nasional. Dengan semangat kebersamaan yang mulai terasa, ia optimis bahwa pembahasan RUU akan berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan yang memuaskan semua pihak.
Kapolri dalam kesempatan itu menyatakan kesiapannya untuk menjadi jembatan yang menyampaikan aspirasi buruh kepada tim di DPR, dengan harapan tercipta kesepakatan yang menghadirkan keseimbangan antara pengusaha, buruh, dan peran pengawas dalam revisi undang-undang. Ia menekankan bahwa berbagai persoalan ketenagakerjaan perlu diselesaikan melalui dialog yang konstruktif, karena pendekatan konfrontatif hanya akan merugikan semua pihak dan mengganggu stabilitas nasional. Menurutnya, Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban, dan salah satu cara efektif untuk melakukannya adalah dengan memfasilitasi komunikasi yang baik antara semua pemangku kepentingan. Dengan komitmen ini, ia berharap revisi RUU Ketenagakerjaan akan menjadi produk hukum yang benar-benar mencerminkan kepentingan bersama.
Di akhir pertemuan, Kapolri mengingatkan agar proses pengawasan RUU Ketenagakerjaan dilakukan dengan tertib, terukur, dan damai, demi menjaga cita-cita Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan stabilitas dan persatuan. Ia memahami hak buruh untuk turun ke jalan menyuarakan pendapat, tetapi mengimbau agar semua dilakukan tanpa merusak fasilitas umum atau mengganggu ketenteraman masyarakat. Dengan semangat dialog dan kebersamaan yang terus dijaga, ia optimis bahwa perjuangan buruh akan membuahkan hasil yang memuaskan tanpa harus mengorbankan nilai-nilai ketertiban dan kedamaian yang telah lama dijaga bangsa Indonesia. (Avs)
0 comments:
Posting Komentar