Kapolri Serukan Titik Keseimbangan Usaha dan Kesejahteraan Buruh

Bekasi- Keseimbangan antara dunia usaha dan kesejahteraan buruh menjadi sorotan Kapolri. Keduanya dinilai harus berjalan seiring, bukan saling bertentangan. Hal ini menjadi fondasi hubungan industrial yang berkeadilan.

Pesan itu disampaikan Kapolri dalam Konsolidasi Akbar FSPMI. Acara berlangsung di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan digelar pada Jumat (11/9/2026).

Tema yang diusung adalah Hubungan Industrial, Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi. Sekitar 2.000 pekerja dari kurang lebih 1.200 perusahaan hadir. Unsur pemerintah, serikat buruh, dan asosiasi pengusaha juga turut serta.

"Perlu diperoleh titik keseimbangan antara harapan pengusaha agar perusahaan terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan, serta harapan buruh untuk hidup sejahtera," tegas Kapolri. Pernyataan ini menegaskan pentingnya dialog dalam hubungan industrial.

Kapolri menilai buruh bukan sekadar faktor produksi. Mereka adalah aset, mitra, dan bagian dari keluarga besar perusahaan. Karena itu, keberlangsungan usaha dan pemenuhan hak pekerja harus saling menguatkan.

Perusahaan yang sehat akan membuka ruang lapangan kerja. Tenaga kerja yang terlindungi dan produktif memperkuat daya saing usaha. Keduanya saling berkaitan erat.

Dinamika geopolitik dan ekonomi global turut memberi tekanan. Dunia usaha dan ketenagakerjaan merasakan dampaknya. Kolaborasi erat antara pemerintah, pengusaha, investor, dan pekerja sangat dibutuhkan.

Kapolri juga mengapresiasi pembahasan regulasi ketenagakerjaan yang diawali dialog. Serikat buruh dan asosiasi pengusaha terlibat dalam pencarian titik temu. Langkah ini dinilai konstruktif dan tetap menjunjung perlindungan hak buruh. (Avs)